Presiden Republik Indonesia memiliki kewenangan dalam mengajukan RUU, membahas bersama DPR,


Kepala negara Republik Indonesia memiliki kewenangan dalam mengajukan RUU,


membahas bersama DPR, melegalkan RUU nan telah mendapatkan

persetujuan bersama, menciptakan menjadikan Perpu intern hal ihwal kegentingan, khusus

adapun RUU APBN, saja Kepala negara yang punya kekuasaan

mengajukan RUU tersebut, Bagaimanakah wewenang Presiden Amerika

Serikat dalam latar legislasi?​


Berdasarkan pembahasan diperoleh kesimpulan, pertama, dengan membandingkan UUD NRI 1945 dengan The Constitution of The United States of America terdapat kemiripan tahapan legislasi<\/strong>, Kepala negara sama-setinggi memiliki wewenang buat mengusulkan RUU, saja saja dalam konsep yang berbeda.<\/strong> Intern hal pengabsahan punya wewenang yang hampir setimbang. Tentang perbedaanya<\/strong>, yakni Kepala negara Amerika tidak berhak<\/strong> cak bagi menyetujui dan mengomongkan RUU<\/strong> sebagaimana di Indonesia. Kedua, idealisasi wewenang Presiden intern menjalankan fungsi legislasi sreg kerangka sistem pemerintahan presidensial, yaitu dengan menegaskan pun konsep pemisahan kekuasaan yang tegas, dengan menghapus kewenangan Presiden internal kejadian menyetujui dan membahas rancangan undang-undang, dan merenungkan adanya mekanisme veto. Serta merenungkan ulang wewenang yang lebih untuk Dewan Perwakilan Rakyat.<\/p>

Sumber : Perimbangan Wewenang Presiden Dalam Menjalankan Kemujaraban Legislasi di Indonesia dan Amerika Serikat bakal Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial || digilib.uns.ac.id <\/p>"}]”>

Jawaban:

Hampir selevel

Penjelasan:

Bersendikan pembahasan diperoleh kesimpulan, mula-mula, dengan membandingkan UUD NRI 1945 dengan The Constitution of The United States of America
terdapat kemiripan tahapan legislasi, Presiden sama-sama mempunyai kewenangan untuk mengusulkan RUU,
belaka saja dalam konsep yang berlainan.
Dalam peristiwa pelegalan n kepunyaan kewenangan yang erat sama. Tentang
perbedaanya, yakni
Presiden Amerika tidak berhak
bagi
menyetujui dan membahas RUU
seperti di Indonesia. Kedua, idealisasi wewenang Presiden dalam menjalankan fungsi legislasi lega lembaga sistem pemerintahan presidensial, yaitu dengan mengistimewakan kembali konsep pemisahan kontrol yang tegas, dengan menghapus kewenangan Presiden intern situasi menyetujui dan meributkan rancangan undang-undang, dan merefleksikan adanya mekanisme veto. Serta mempertimbangkan ulang kewenangan yang kian untuk Dewan Perwakilan Rakyat.

Sumber : Proporsi Wewenang Presiden Kerumahtanggaan Menjalankan Kelebihan Legislasi di Indonesia dan Amerika Serikat untuk Memperkukuh Sistem Pemerintahan Presidensial || digilib.uns.ac.id




banner

×