Pelaksanaan politik etis di hindia belanda bukannya tanpa perlawanan. hal tersebut terlihat dari

by -18 views


Pelaksanaan strategi etis di hindia belanda bukannya tanpa penolakan. hal tersebut terlihat pecah celaan yang disampaikan ernest douwes dekker yang berilmu….

Bias tersebut menyebabkan munculnya tudingan terbit berbagai ragam kalangan, salah satu kecaman dari koteng motor bernama Ernest Douwes Dekker. Ernest Douwes Dekker termasuk yang menentang ekses pelaksanaan politik ini karena melanjutkan rukyat pemerintah kolonial yang memandang hanya orang pribumilah yang harus ditolong.\u00a0Padahal, hendaknya politik moralistis ditujukan kerjakan semua pemukim murni Hindia Belanda (Indiers), yang di dalamnya tercatat juga individu Eropa yang menetap (blijvers) dan Tionghoa.<\/p>

<\/p>

Dengan demikian, suara Ernest Douwes Dekker terkait kebijakan etis ialah kebijakan moralistis harus dilakukan secara menyeluruh, yang tidak sekadar berfokus sreg golongan pribumi, tetapi pula penduduk lain seperti Timur Asing dan kaum Eropa.<\/p>

<\/p>

<\/p>"}]”>

politik bersusila harus dilakukan secara menyeluruh, yang enggak semata-mata berfokus pada golongan pribumi, sahaja juga penduduk lain begitu juga Timur Luar dan kabilah Eropa.

Penjelasan:

Kebijakan benar adalah sebuah kebijakan pembaharuan nan berujud meningkatkan kualitas vitalitas masyarakat bumiputera. Politik Moralistis atau Politik Balas Budi adalah satu pemikiran nan menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral untuk kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap garis haluan tanam momentum. Pada tanggal 17 September 1901, Tuanku Wilhelmina yang baru panjat tahta menegaskan dalam lektur pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (een eerschuld) terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina mengucurkan panggilan moral tadi ke privat kebijakan politik etis yang terangkum dalam programa Trias Van Deventer. Trias ini meliputi sebagai berikut.

  1. Pengairan (pengairan), mendirikan dan membetulkan tali air-pengairan dan kolam kepada keistimewaan pertanian.
  2. Emigrasi yaitu mengajak penduduk kepada bertransmigrasi.
  3. Edukasi merupakan menambah luas dalam segi pengajaran dan pendidikan.

Pada praktiknya, ketatanegaraan politik etis ini mengalami penyimpangan. Berikut ini penyimpangan penyimpangan tersebut.

  • Irigasi, irigasi hanya ditujukan kepada kapling-lahan nan berada kepada pertanian swasta Belanda. Sementara itu eigendom rakyat tidak dialiri air terbit irigasi.
  • Edukasi, pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah. Pendidikan ditujukan kepada mendapatkan tenaga administrasi nan cakap dan murah. Pendidikan yang dibuka kepada seluruh rakyat, hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang bisa. Terjadi diskriminasi pendidikan yaitu indoktrinasi di sekolah papan bawah I kepada anak-anak pegawai negeri dan basyar-orang yang bakir, dan di sekolah papan bawah II kepada momongan-anak pribumi dan lazimnya.
  • Migrasi, migrasi ke kawasan luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-distrik yang dikembangkan pertanaman-perkebunan milik Belanda. Hal ini sebab beradanya permintaan yang besar akan fungsionaris di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatera Utara, khususnya di Deli, Suriname, dll. Mereka dibentuk menjadi kuli kontrak. Migrasi ke Lampung n kepunyaan tujuan menetap. Sebab migrasi ditujukan kepada memenuhi kepentingan akan tenaga kerja, karenanya tidak jarang jumlah yang melarikan diri. Kepada mencegah agar pekerja lain melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan Poenale Sanctie, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pelaku yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap polisi, kemudian dikembalikan kepada mandor/pengawasnya.

Penyimpangan tersebut menyebabkan munculnya kritikan dari berbagai landasan, salah satu gugatan dari seorang tokoh bernama Ernest Douwes Dekker. Ernest Douwes Dekker termasuk nan menentang ekses pelaksanaan politik ini karena meneruskan rukyat pemerintah kolonial yang memandang cuma orang pribumilah yang harus ditolong. Padahal, seharusnya kebijakan etis ditujukan kerjakan semua penduduk salih Hindia Belanda (Indiers), yang di dalamnya tercantum pula orang Eropa nan menetap (blijvers) dan Tionghoa.

Dengan demikian, kritik Ernest Douwes Dekker tersapu politik etis yakni politik ter-hormat harus dilakukan secara global, yang tidak hanya berfokus pada golongan pribumi, tetapi kembali penduduk enggak seperti Timur Luar dan kabilah Eropa.