Menurut pasal 9 ayat 2 UU Nomor tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara dapat dilakukan

Jawaban:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 Tahun 2002

Akan halnya

Kubu NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa pertahanan negara bertitik sorong puas falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia kerjakan menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

bahwa pertahanan negara sebagai salah satu arti tadbir negara yang merupakan aksi bagi mewujudkan satu ketunggalan benteng negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu bikin mereservasi semesta nasion dan seluruh tumpah pembawaan Indonesia, memajukan kesejahteraan mahajana, mencerdaskan spirit bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban marcapada yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian lestari, dan keadilan sosial;

bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan negara setiap penghuni negara mempunyai hak dan kewajiban cak bagi ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin kepunyaan-hak warga negara untuk jiwa setara, adil, kerukunan, akur, dan sejahtera;

bahwa operasi pertahanan negara dilaksanakan dengan membangun, memelihara, meluaskan, dan menggunakan guna pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan mahajana, lingkungan hidup, garis hidup syariat nasional, syariat internasional dan kebiasaan jagat rat, serta kaidah hidup berhimpit secara damai;

bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Siasat Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Pelengkap Lempengan Negara Nomor 3234) seperti mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Perian 1982 tentang Ganjaran-kadar Resep Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Kepingan Negara Republik Indonesia Masa 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368) enggak sesuai lagi dengan kronologi ketatanegaraan Republik Indonesia dan perubahan kelembagaan Armada Kewarganegaraan Indonesia nan didorong oleh urut-urutan pemahaman syariat nan hidup dalam masyarakat sehingga Undang-Undang tersebut perlu diganti;




banner

×